SEMARANG, DiengPost.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menorehkan prestasi gemilang dalam pemetaan kualitas politik regional. Hasilnya, nilai Indeks Demokrasi Jawa Tengah tahun 2025 sukses melesat ke peringkat ketiga nasional setelah sebelumnya tertahan pada posisi keempat.
Capaian positif tersebut terasa istimewa karena terjadi di tengah tren penurunan angka indeks demokrasi secara nasional. Selain itu, perwakilan dari berbagai lembaga tinggi negara turut menghadiri pengumuman resmi berkala ini. Acara peluncuran hasil evaluasi tersebut berlangsung di Kota Semarang pada Kamis kemarin.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai keberhasilan ini sebagai bukti kuatnya sinergi antara birokrasi dan warga. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya dukungan publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam merawat ruang kebebasan berpendapat.
“Indikator penilaian ini sangat luas, mencakup aspek politik hingga pemenuhan hak ekonomi warga,” ujar Taj Yasin. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kemudahan akses saluran pengaduan resmi menjadi faktor pendorong utama kenaikan peringkat tahun ini.
Perbaikan Sektor Ekonomi dan Tantangan Nasional
Selanjutnya, pihak pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus pada sejumlah catatan evaluasi tim ahli. Sektor ekonomi kemasyarakatan dan dampak keberadaan industri baru masih memerlukan pembenahan yang lebih mendalam. Bahkan, wagub secara khusus mengajak para pelaku usaha untuk ikut membangun ekosistem bisnis yang inklusif.
Ternyata, terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pembangunan manusia dan stabilitas iklim demokrasi suatu daerah. Di samping itu, badan pusat statistik mencatat bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki nilai indeks yang rendah. Teori ini menjadi acuan utama pemkab dalam menyusun program kerja.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memuji konsistensi pembangunan politik di Jateng. Sementara itu, beliau mengingatkan bahwa konsolidasi demokrasi di tingkat pusat masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Pihak kementerian berharap survei ini menjadi kompas perbaikan kinerja birokrasi.
Penulis : A.L. Khakim
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 Selanjutnya
