“Termasuk kanal Lapor Gub, kami mengapresiasi adanya fitur khusus yang diperuntukkan bagi pengaduan SPMB,” tambahnya mengapresiasi inovasi digital Pemprov.
Mitigasi Kerawanan dan Tindak Pidana Korupsi
Sementara itu, Ombudsman fokus memetakan beberapa titik krusial yang rawan terjadi manipulasi data. Petugas mengawasi ketat area tanpa sekolah atau blank spot serta keabsahan data siswa miskin.
Jalur mutasi perpindahan orang tua juga menjadi objek pemeriksaan tim pengawas di lapangan. Oleh karena itu, lembaga negara ini terus mengingatkan bahaya sanksi pidana bagi oknum yang nakal.
Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menerbitkan surat edaran khusus terkait hal ini. Praktik titip-menitip siswa yang disertai pemberian uang pelicin resmi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Oleh sebab itu, aparatur sipil negara yang berani melanggar aturan akan menghadapi hukuman pemecatan. Penyelenggara wajib menjaga integritas moral demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sendiri menekankan bahwa proses seleksi harus berlangsung adil bagi semua kalangan. Dia melarang keras adanya hak istimewa bagi anak pejabat tertentu.
Sebab, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan ketat ini menjadi jaminan mutu bagi penerimaan murid baru SMA Jateng.
“Semakin Anda nitip, semakin saya coret,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi secara terbuka kepada publik.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Humas Pemprov Jateng
