Bahkan, pemerintah provinsi telah menetapkan batasan kuota perjalanan dinas dalam negeri hingga angka lima puluh persen dari anggaran semula. Jadi, penggunaan aplikasi Sinaga pantau WFH berjalan beriringan dengan instruksi penghematan listrik dan air di seluruh gedung perkantoran milik pemerintah.
Sebab, pengawasan atasan langsung tetap menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi capaian kinerja harian setiap staf yang berada di rumah. Oleh karena itu, kesan lepas tanggung jawab harus dihilangkan melalui bukti hasil kerja yang nyata dan transparan bagi publik.
Jadi, sinkronisasi data antara BKD dan perangkat daerah akan dilakukan secara berkala guna mendeteksi adanya potensi pelanggaran disiplin pegawai. Akhirnya, transformasi birokrasi ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja baru yang lebih efisien serta tetap sangat profesional di Jawa Tengah.
Dengan demikian, kualitas pelayanan di rumah sakit serta kantor Samsat dipastikan tidak akan terganggu oleh adanya sistem kerja jarak jauh ini. Maka, seluruh elemen pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang tetap optimal dan juga terukur.
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Humas Pemprov Jateng
Halaman : 1 2
