Dari sisi wilayah terdampak, Purbalingga dan Klaten masing-masing mencatat tiga desa mengalami kekeringan. Banjarnegara mencatat dua desa, sedangkan Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa.
Selain penyaluran air bersih, sejumlah daerah juga menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, delapan daerah telah menetapkan status tersebut.
Kedelapan daerah tersebut yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing.
Menurut Bergas, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Wilayah tersebut meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
Meski sempat muncul kekhawatiran terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, Bergas memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kenaikan BBM tersebut berpotensi memengaruhi biaya operasional distribusi air bersih.
Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran tersedia pada Juni-Juli. Sementara itu, kebutuhan tambahan akibat kenaikan biaya operasional akan teratasi melalui perubahan anggaran.
Selain dropping air bersih, Pemprov Jateng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) turut memperkuat ketahanan air. Mereka membangun sumur dalam dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berbagai daerah.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Humas Pemprov Jateng
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
