Bahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan agar digitalisasi pelayanan tetap mengutamakan kemudahan akses bagi seluruh rakyat. Jadi, penerapan skema WFH ASN Jateng harus tetap selektif agar fungsi komputerisasi tidak justru meninggalkan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.
Sebab, penghematan energi melalui pengurangan mobilitas pegawai kantor merupakan salah satu tujuan positif dari kebijakan kerja fleksibel era modern. Oleh karena itu, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah tersebut kepada pusat.
Jadi, mekanisme kontrol yang ketat diharapkan mampu mencegah adanya penyalahgunaan waktu kerja oleh oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan menjadi tolok ukur transformasi birokrasi digital yang lebih adaptif serta tetap sangat produktif di Jawa Tengah.
Dengan demikian, kualitas layanan publik di rumah sakit maupun kantor Samsat dipastikan tetap berjalan normal secara tatap muka setiap hari. Maka, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya penurunan performa pemerintah daerah meskipun sebagian pegawai sedang menjalankan tugas dari rumah.
Editor : A. Nandar
Sumber Berita: Humas Pemprov Jateng
Halaman : 1 2
